BPK Serahkan LHP Otsus Mimika Feb 17

Siap di Periksa KPK Feb 17

Gubernur bantah lakukan penunjukkan langsung Feb 17

Giliran Kantor Gubernur di Geledah KPK Feb 17

Kadis PU Tersangka KPK Feb 17

Transparansi BPK dan KPK Feb 17

Jayapura, 10 April 2017 Reskrim Polres Sarmi Gelar Perkara Bersama BPK Perwakilan Provinsi Papua Jayapura-Reskrim Polres Sarmi melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Jalan Kampung Mawes Wares Distrik Bonngo Kabupaten Sarmi Pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012. Gelar perkara dilakukan bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Senin ( 10/4/2017 ) di Kantor BPK Jalan Balai Kota, Entrop Kota Jayapura. Kegiatan...

16 Pemerintah Daerah Se Provinsi Papua Telah Menyerahkan Laporan Keuangan (Unaudited) TA 2016 Jayapura, 31 Maret 2017 Jayapura- Berdasarkan Ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 297 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada...

Jayapura, 24 Maret 2017 Jayapura- Berdasarkan Ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 297 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir (31/3). Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Jumat 24/3/2017...

Jayapura, 27 Februari 2017 Jayapura-Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Prakosa bersama 6 anggota Komisi XI DPR RI lainnya berkunjung ke Provinsi Papua. Rapat dengar pendapat dalam rangka kunjungan kerja Komisi XI DPR RI pada hari Senin, 27/2/2017 bertempat di Hotel Aston Jayapura. Memanfaatkan masa resesnya para Anggota Komisi XI DPR RI ingin mendengarkan penjelasan dari masing-masing pimpinan unit kerja...

JAYAPURA,- Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahannya, untuk berhati hati dalam pengelolaan keuangan, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Menurutnya, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sedang gencar gencarnya melakukan pemeriksaan di Papua, apalagi sudah ada SKPD yakni Dinas PU yang sekarang tengah diperiksa atas kasus dugaan korupsi dan telah...

Jayapura - Direktorat Reskrim Khusus Polda Papua menetapkan Bupati Biak Numfor Thomas Ondi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Rp 84 miliar. Thomas diduga melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai Kabag Keuangan Pemkab Mamberamo Raya. Direskrimsus Polda Papua Kombes Edi Swasono mengatakan, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka namun polisi belum bisa mengambil tindakan. "Polda Papua sejak 25 Oktober lalu sudah mengirim surat...

JAYAPURA-Bupati Kabupaten Biak Thomas Alfa Edison Ondi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi oleh Polda Papua, pada Minggu, 1 Januari. Thomas Alfa Edison Ondi diduga telah melakukan pidana korupsi sebesar Rp84 milliar saat menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada 2008-2009. "Benar, penyidik Reskrimsus sudah menjadikan Bupati Biak sebagai tersangka dugaan korupsi dana APBD 2008-2009 kabupaten Mamberamo...

Jayapura, 30 Januari 2017 Jayapura- Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Bapak Beni Ruslandi didampingi Kepala Sub Bagian Hukum, Muh. Ramdhani, Kepala Sub Bagian Humas dan TU, Bapak Yehezkel Fredrik Iek, dan Kepala Sub Bagian SDM, Ade Rachman melakukan kunjungan ke kantor Kejaksaan Tinggi Papua pada hari Senin, (30/01/2017). Wakajati Papua, Abdul Aziz, S.H yang di dampingi oleh Aspidsus Kejati Papua, Aspidum...

Jayapura, 25 Januari 2017 Jayapura-Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Bapak Beni Ruslandi didampingi Kepala Sub Auditorat Papua 2, Bapak Suherman dan Kepala Sub Bagian Humas dan TU, Bapak Yehezkel Fredrik Iek, melakukan kunjungan ke kantor Polda Papua pada hari Rabu, (25/01/2017). Wakapolda Papua, Brigjen Pol Drs. Agus Rianto menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua di ruang kerja Wakapolda Papua bersama...

Jayapura, 24 Januari 2017 Jayapura-Pada hakekatnya otsus adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Kewenangan yang lebih luas mengandung makna dan tanggungjawab lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta mengatur pemanfaatan kekayaan alam dan seluruh sumber– sumber keuangan yang diperoleh untuk sebesar-besarnya...

Jayapura, 16 Januari 2017 Jayapura- Dirgahayu BPK RI ke-70 tahun 2017 diperingati dengan serangkaian acara yang dilaksanakan serentak sesuai jadwal di BPK RI baik di kantor pusat maupun di perwakilan. Salah satu bentuk kegiatan pokok Peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah melaksanakan Upacara Bendera; upacara HUT di laksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 baik BPK...

Jumat, 16 Desember 2016 Ketua BPK Perwakilan Papua Beni Ruslani. (Foto: Antara Papua/Evarukdijati) Masih banyaknya kabupaten yang dinyatakan `disclaimer` karena pemda tersebut tidak bisa memberikan dokumen pendukung seperti bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang tidak dilengkapi dokumen Jayapura (Antara Papua) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua memberi opini "disclaimer" atau menolak memberi pendapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan...

Sabtu, 10 Desember 2016 Kepala Humas BPK Perwakilan Papua Frederick Iek, saat berbicara pada Media Workshop yang dihadiri puluhan wartawan di Jayapura, Papua, Sabtu (10/12). (Foto: Antara Papua/Evarukdijati) Banyak faktor yang menjadi penyebab suatu daerah tidak mendapat opini WTP sehingga BPK hanya memberikan opini WDP dan TMP. Jayapura (Antara Papua) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua memastikan sebanyak...

Selasa, 6 Desember 2016 07:37 WIB Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Provinsi Papua Elia Loupatty ketika membuka acara FGD Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan memukul tifa bersama Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Sjafrudin Mosii. (Foto: Antara Papua/Hendrina Dian Kandipi) Karena yang lambat ini cukup lambat makanya strategi BPK lebih baik dibuatkan diskusi lalu dicari jalan keluarnya,...