PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga TA 2020 WDP lagi

Jayapura-Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nduga...

Anggota DPRD Keluhkan Bupati Yakuhimo yang 6 Bulan Tak Hadir Rapat, Sekda: Kena Lockdown...

TRIBUNPAPUA.COM - Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Yafet Saram menyoroti ketidakhadiran Bupati Yakuhimo Abock Busup di kantornya selama enam bulan terakhir. Hal itu sangat disayangkan...

Dinilai Memuat Berita Tanpa Konfirmasi Fakta, Bupati Pegubin Sesalkan Pernyataan Piter kalakmabin dan...

OKSIBIL (LINTAS PAPUA) – Terkait pemberitaan di Media Online Tribun Papua.Id pada tanggal 11 Mei 2020 oleh Piter Kalakmabin tentang hasil pemeriksaan BPK telah...

67 Kendaraan Dinas DPR Papua Masih Dikuasai Mantan Anggota Dewan

Jayapura, BUMIPAPUA.COM - Sekretariat Dewan DPR Papua (DPRP) akan menarik 67 kendaraan dinas yang saat ini masih dikuasai...

Korupsi Berulang di Papua

Tempo 28 Februari 2020 pukul 09.05 Penyimpangan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat tak bisa...

BPK Papua Telusuri Dugaan Dugaan Dana Otsus Didepositokan

Dokumen-86_1-2Download Dokumen-86_2-2Download

BPK Segera Periksa Dugaan Dana Otsus Papua yang Dideposito

Dokumen-85_1Download Dokumen-85_2Download

BPK akui belum menemukan deposito dana otonomi khusus

Dokumen-84_1Download Dokumen-84_2Download

BPK Papua Menelusuri Deposito Dana Otsus Sebesar Rp1,85 Triliun

Picture1Download Indonesiainside.id, Jayapura – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua masih menelusuri informasi adanya deposito dana otonomi khusus (otsus) di...

Temuan Rp1,85 Triliun Dana Otsus Papua, BPK Ngomong Ini

www.wartaplus.com 27 Februari 2020 pukul 16.08 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan...

Dana Deposito Tak Ditemukan dalam LHP BPK

Dokumen-82_1-2Download Dokumen-82_2-2Download

BPK Sebut 8 Kabupaten yang Raport Merah

Dokumen-83_1-2Download Dokumen-83_2-2Download

Dana Otsus Rp 126,9 Triliun Belum Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 2022 mendatang masa berlaku Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua akan habis. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun melakukan rapat kerja dengan...

BPK: Dana Otsus Papua Belum Mampu Tingkatkan Kesejahteraan

BPK-Dana-Otsus-Papua-Belum-Mampu-Tingkatkan-KesejahteraanDownload
Free WordPress Themes, Free Android Games