Pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Pegunungan Bintang

Pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Jayawijaya

BPK RI Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Jayapura, Rabu (14 Oktober 2009) – Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua dengan UNCEN dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan UNIPA merupakan bagian dari upaya untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemda. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan sebagai inisiator...

Pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Asmat

Pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Tolikara, supiori, dan mimika

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pada 14 Oktober 2009 merupakan bagian dari upaya untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemda. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan sebagai inisiator dan penjamin mutu (quality assurance) atas pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, BPK melalui Pusat...

Cenderawasih pos, 15 oktober 2009 Berdasarkan pengalaman yang terjadi selama ini, manajemen daerah cenderung masih memprihatinkan. Indikasi awal adalah anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah. "Masih banyak keluhan mengenai masyrakat  mengenai pemgaplikasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas masyarakat serta berbagai bentuk pengalokasian anggaran yang kurang mencerminkan aspek ekonomis,...

Bertempat di aula perwakilan provinsi papua, pada tanggal 12 oktober 2009 berlangsung acara pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Acara pengambilan sumpah/janji PNS dilakukan oleh 18 CPNS di lingkungan Perwakilan Provinsi Papua. Acara yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIT ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan Provinsi Papua, Blucer W. Rajagukguk, S.E., S.H., M.Sc., Ak. dan dihadiri oleh para pejabat perwakilan,...

Cenderawasih Pos, Selasa, 6 Oktober 2009 Penutupan Rapat Paripurna masa sidang ke II Papua (DPRP) yang sedianya dilaksanakan Senin (5/10) malam akhirnya ditunda. Ini menyusul belum disahkannya dua Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) yaitu Raperdasi dana cadangan dan Raperdasi pembangunan kesehatan."Ada materi susulan yang dimasukkan oleh pemerintah Daerah Provinsi Papua yang sementara di soroti oleh Mendagri dan BKP, yaitu bahwa...

LKPD Kabupaten Asmat, Disclaimer Pada 4 Oktober 2009 telah dilakukan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Asmat. Penyerahan LHP Kabupaten Asmat itu sendiri dilaksanakan di ruang aula kantor BPK RI Perwakilan Propinsi Papua. Atas LKPD Kabupaten Asmat, BPK memberikan opini Disclaimer (menolak memberikan opini). Beberapa poin yang dijadikan acuan BPK terkait dengan pemberian...

Ada kata-kata bijak bahwa kualitas manusia ditentukan oleh seberapa berkualitas pendidikan yang ia terima. Hal ini jugalah yang melatar belakangi diselenggarakannya acara Kuliah Umum dengan judul Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Oktober 2009 bertempat di Auditorium Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Acara yang mengundang Bapak Prof. Dr....

Cenderawasih Pos, Jumat, 2 Oktober 2009 Bupati Biak Numfor, Yusuf M Maryen, S.Sos, MM memimpin rapat koordinasi selama 2 hari untuk menindaklanjuti pemeriksaan dari BPK RI dan Inspektorat (Bawasda). "Ada sejumlah catatan dari BPK dan Inspektorat tentang realisasi sejumlah program tahun 2005-2007. Dalam rapat koordinasi ini saya meminta penjelasan dari masing-masing SKPD tentang kegiatannya. Pada dasarnya dokumennya sudah ada, namun...

Cenderawasih Pos, Rabu, 23 September 2009 Pelaksanaan sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Supiori tahun anggaran 2008 rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Hal ini dinyatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori, Drs. Yulianus Wambrauw, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Supiori telah tuntas diaudit BPK Perwakilan Provinsi Papua dan hasilnya telah diserahkan ke Pemda Supiori.

Cenderawasih Pos, Jumat 18 September 2009 Bupati Kabupaten Keerom telah membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) yang diketuai oleh Wakil Bupati Kabupaten Keerom, Drs. Wahfir Kosasih, SH dan beranggotakan 6 orang."Majelis yang dibentuk ini, merupakan salah satu wadah internal pemerintah, untk menindaklanjuti temuan-temuan aparat pengawasan fungsional seperti BPK, BPKP, atau inspektorat daerah, yang dilakukan oleh para...

Cenderawasih Pos. Kamis, 10 September 2009.Menanggapi hasil Audit BPK mengenai opini disklaimer, Petrus Solosa, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan asrt daerah keerom mengatakan, "Saya coba luruskan pendapat miring yang selama diberikan kepada Pemda Keerom, bahwa sering terjadi korupsi, sebenarnya bukan korupsi, namun lebih pada proses pencatatan harga perolehan aset itu yang sering tidak dijalankan oleh bendahara di masing-masing SKPD...

Pada tanggal 3 September 2009 bertempat di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Papua dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2008. Acara Penyerahan LHP ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan...

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Jayapura telah dilakukan selama bulan Agustus 2009 Penyerahan LKPD tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Blucer W. Rajagukguk, S.E.,S.H.,M.Sc.,Ak., kepada masing-masing Ketua...

Tidak adanya penjelasan terinci atas apa yang dimaksud oleh UU tentang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), mengharuskan BPK sebagai pelaksana aktivitas PDTT untuk segera merumuskan arti baku dan petunjuk pelaksanaannya. “Selama beberapa tahun ini PDTT seperti di lakukan...

Cenderawasih pos. Jum'at, 4 September 2009.Hasil audit kabupaten Pegunungan Bintang.Dalam pengelolaan keuangan daerah, BPK menetapkan pengelolaan keuangan di Pegunungan Bintang mendapat opini wajar dengan pengecualian. Setelah rapat pertanggung jawaban pada sidang DPRD, Ketua DPRD Kab Pegunungan Bintang menyatakan, "Hal ini membuat kami sangat senang, pasalnya ini menggenapi kegembiraan kami kemarin, dimana Bupati Pegunungan Bintang mendapatkan penghargaan Satyalancana Pembangunan". Pihaknya...