Jayapura - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021. Pada hari Jum’at, (20/05/2022) bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua dilaksanakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021. Hadir...

Jayapura - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2021. Pada hari kamis, (18/05/2022) bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua dilaksanakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2021. Hadir dalam acara...

Jayapura, Humas BPK Papua – Memenuhi ketentuan undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Arjuna Sakir S.E., M.M., Ak., CA, CSFA menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2021 kepada Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura Joni Y....

Usulan Program Otsus Kab Pucak 2023 harus mengacu RIPPP

Pemprov Papua hibahkan 70 bus PON

Gubernur Papua serahkan DPA 2022

Pemkab Merauke lelang kendaraan dinas

Pemkab Jayapura siapkan Perda Menara

Realisasi PKB Jayapura melampaui target

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, enggan melayani berbagai aktivitas terkait PON Papua. Sebab hingga kini belum ada kepastian terkait anggaran kegiatan tersebut. "Ini rapat kita yang terakhir dan tidak ada lagi aktivitas layanan untuk PON Papua," kata Eltinus di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (8/6/2021). Terkait penyelenggaraan PON, kata dia, kesiapan Kabupaten Mimika sudah tidak ada lagi masalah. Hanya menunggu...

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menteri, pimpinan lembaga hingga para kepala daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan negara. BPK sendiri sudah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II kepada Jokowi. "Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat nilai kerugian negara dalam kasus korupsi pengelolaan dana investasi dan keuangan PT Asabri (Persero) mencapai Rp 22,78 triliun. Demikian disampaikan Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (31/5/2021). Agung menyampaikan perhitungan kerugian negara itu merupakan dugaan penyimpangan...

Jayapura-Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nduga Tahun Anggaran 2020. Pada hari Jumat, (13/08/2021) bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua dilaksanakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga TA 2020. Hadir dalam acara ini Kepala BPK Provinsi...

SENTANI – DPRD Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Paripurna Istimewa tentang penyerahan rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)i Bupati Jayapura Tahun Anggaran 2020, yang berlangsung diruanh sidang utama DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat (18/6/2021) siang. Dalam paripurna istimewa tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo didampingi Wakil Ketua I Drs. H. Muhammad Amin serta dihadiri anggota DPRD Kabupaten...

Pemkab Jayapura Akan Kembali Refocusing Anggaran 2021 http://pacificpos.com/ SENTANI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menggelar Rapat Koordinasi penyesuaian TKDD dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampaknya, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (18/3/2021). Rapat ini dipimpin oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, didampingi Sekda Kabupaten Jayapura Hanna Hikoyabi, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura Eddy...

Komisi III DPR Papua dan PT Garuda Indonesia Bahas Standar Biaya Transportasi Instansi Pemerintah http://pacificpos.com/ Jayapura – Guna memastikan pemberlakukan keputusan Presiden atau Kepperes Nomor 33 tahun 2020, Pimpinan dan anggota Komisi III DPR Papua yang membidangi Anggaran dan Asset Daerah mengundang PT Garuda Indonesia Wilayah Jayapura untuk melakukan rapat kerja dalam rangka membahas standar harga biaya transportasi udara, khususnya dalam...

Pemprov Papua Kembali Gunakan SIMDA http://papuatoday.com/ JAYAPURA (PT) – Upaya Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) berlakukan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tahun 2021 belum dapat terealisasi, pasalnya sistem ini masih bermasalah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk kembali menggunakan sistem lama, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). “Sistem SIPD ini bermasalah berakibatnya kita juga terlambat dalam penyerahan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan menyiapkan anggaran sebanyak Rp 11,97 miliar untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)i atau bedah rumah di Provinsi Papua. "Program BSPS ini akan kami salurkan kepada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Pelaksanaannya pun merata di berbagai provinsi di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke," ujar...

DPRD Papua menolak keras Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 terkait investasi industri minuman keras (Miras) di empat wilayah di Tanah Air, salah satunya di Papua. Mereka menilai Perpres Investasi Miras yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 itu bertentangan dengan Perda Larangan Miras yang telah ditetapkan. "Ini sangat bertentangan ya dengan semangat Forkompimda dan seluruh elemen masyarakat...

Sebanyak 13 kepala suku pegunungan tengah yang tergabung dalam wadah Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT) di Kabupaten Keerom, Papua, menyatakan aspirasi terkait rencana revisi Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Mereka menyatakan dukungan terhadap perpanjangan UU Otsus atau yang sering disebut dengan Otsus Jilid II. "Pada hari ini, kami 13 kepala suku pegunungan tengah...