Selengkapnya di sini: MATRIKS PERBANDINGAN MRP

Selengkapnya Disini = Pemkab Jayawijaya Papua Salurkan Bantuan Kemiskinan untuk 2.523 Warga

  Selengkapnya Disini = Nakes RSUD Jayapura Ancam Mogok Kerja Sepekan Tuntut Upah Segera Dibayar

  Selengkapnya Disini = Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023

  Baca Disini = Usulan Anggaran Utang PON XX

Realisasi Anggaran Pemprov Papua Capai 62 Persen

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Hingga Bulan Juli 2022 Mencapai Rp 1,3 Triliun

Pemkab Lany Jaya Tetapkan SK Tangap Darurat

Gepenta Papua, Aprindo Papua dan Pemprov Papua Hadirkan Bazar Murah

Perusahaan Daerah Air Minum (disingkat PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada...

PT BPD Papua sebelum menjadi perseroan terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, didirikan pada 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat Nomor 37/GIB/1966 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970 pada lembaran Daerah Provinsi Irian Barat Nomor 42 Tahun 1970, kemudian sesuai Surat...

JAYAPURA, Humas BPK - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tahun 2021. Pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemprov Papua Tahun 2021. BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemeriksaan Laporan Keuangan...

Jayapura, Humas BPK Papua – Senin, 09 Mei 2022, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan kegiatan  konsinyering selama 6 (enam) hari sejak tanggal 09 s.d 14 Mei 2022. Konsinyering ini diikuti oleh 19 tim pemeriksa LKPD yaitu tim LKPD Provinsi Papua , tim LFAR Provinsi Papua , tim Kota Jayapura, tim Kabupaten Jayapura, tim Kabupaten Jayawijaya, tim Kabupaten...

  Jayapura - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, Mamberamo Tengah, Paniai, dan Mimika Tahun Anggaran 2021. Pada hari Senin, (23/05/2022) bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua. Hadir dalam acara penyerahan ini Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Arjuna Sakir S.E.,...

Jayapura - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2021. Pada hari Jum’at, (20/05/2022) bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua dilaksanakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya...

Jayapura - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021. Pada hari Jum’at, (20/05/2022) bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua dilaksanakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021. Hadir...

Jayapura - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2021. Pada hari kamis, (18/05/2022) bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua dilaksanakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2021. Hadir dalam acara...

Jayapura, Humas BPK Papua – Memenuhi ketentuan undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Arjuna Sakir S.E., M.M., Ak., CA, CSFA menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2021 kepada Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura Joni Y....

Usulan Program Otsus Kab Pucak 2023 harus mengacu RIPPP