Jayapura, 8 Oktober 2015
Raih WTP Murni, Pemkab Jayapura Digelontor Rp 100 Miliar
Sentani-Menjelang tiga tahun kepemimpinan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE.,M.Si, yang jatuh pada 6 Oktober 2015. Pemkab Jayapura mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dimana dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, LKPD Kabupaten Jayapura mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni.
Dalam penyerahan LHP LKPD Pemkab Jayapura tahun 2014, Bupati Mathius Awoitauw, juga telah mendapatkan penghargaan dari BPK RI bulan juni lalu. Penghargaan juga kembali diterima Pemkab Jayapura yang diterima langsung Bupati Mathius Awoitauw dalam kegiatan Rakernas keuangan yang di ikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Terkait dengan penghargaan yang diterimanya, Bupati Mathius Awotiauwmengungkapkan bahwa ada kepedulian dan perhatian pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan dan lembaga didaerah. Penghargaan ini merupakan sarana untuk mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan ini memang baru satu aspek yang dinilai, yakni menyangkut administrasi keuangan. Dimana Kementerian Keuangan dalam rakernas Keuangan system akuntansi dan laporan keuangan. Tahun 2015 ini kita masuk dengan program pengelolaan keuangan berbasis akrual, bukan system kas saja, tapi sudah terintegrasi dengan indicator capaian.
Dari LKPD Tahun anggaran 2014, Pemkab Jayapura memang sudah meraih opini WTP. Namun seiring dengan kebijakan bahwa tahun 2015 diwajibkan kabupaten/kota untuk menggunakan system berbasis akrual, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Jayapura untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih. Bupati Mathius mengakui, meski sudah mendapat WTP murni, bukan berarti tidak ada kekurangan. Oleh karena itu, Bupati Mathius meminta agar semua aset Pemkab Jayapura terus ditata dan dikelola sampai tidak ada lagi masalah. “soal pengelolaan aset ini harus kita kerjakan sampai zero.
Terkait dengan penghargaan yang diterima dari kemenkeu yang akan memberikan dana stimulant bagi pemerintah daerah yang mendapat opini WTP, diakuinya beberapa waktu lalu dari BPK juga pernah sampaikan bahwa setiap daerah yang pemerintahannya mendapat opini WTP murni akan diberikan apresiasi berupa dana sebesar Rp 100 miliar untuk pembangunan didaerahnya.
Selain itu, dana stimulant yang diberikan harus bisa digunakan untuk meningkatkan pembangunan. Untuk wilayah kampong dan distrik, tahun 2015 ini kucuran dana yangdiberikan juga sangat besar. Hal ini jadi tantangan tersendiri agar pengelolaan dana yang turun ke kampong-kampung benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk pembangunan dimasyarakat kampung.(tri/nat)
Sumber:Cenderawasih Pos, 5 Oktober 2015
