Jayapura, 7 April 2020 Jayapura-Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Papua, Senin (6/4/2020) bertempat diruang kerja Bupati Jayapura. Penyerahan yang dilakukan secara online video comference diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., ACPA., CPA (Aust)., CSFA., CFrA., CA. Penyerahan LKPD...

Jayapura, BUMIPAPUA.COM - Sekretariat Dewan DPR Papua (DPRP) akan menarik 67 kendaraan dinas yang saat ini masih dikuasai oleh mantan anggota DPR Papua, pensiunan sekretariat DPRP serta ASN yang berpindah instansi. Sejak kemarin, Senin (2/3), penertiban sudah mulai dilakukan dengan melibatkan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua. Sekretariat...

28 Februari 2020 medcom.id Jayapura: Pemerintah Provinsi Papua membantah temuan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp1,85 triliun yang didepositokan. Dana itu saat ini ada di Kas Daerah (Kasda).   "Soal temuan Rp1,85 triliun dana Otsus yang disampaikan Wamen Keuangan, itu kan ada dulu dari zaman mantan Gubernur (Barnabas) Suebu, yaitu dana cadangan. Dana itu tidak...

BPK Papua Telusuri Temuan Penyelewengan Dana Otsus Roylinus Ratumakin • 27 Februari 2020 15:50 medcom.id Jayapura: Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua menelusuri temuan penyimpangan dana otonomi khusus (otsus) Papua. Temuan meliputi Rp556 miliar pengeluaran tidak didukung bukti valid, pengadaan barang jasa tidak sesuai aturan; Rp29 miliar dana otsus...

Tempo 28 Februari 2020 pukul 09.05 Penyimpangan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat tak bisa dibiarkan. Pemerintah tidak boleh tutup mata atas kebocoran dana itu di mana-mana. Kebocoran itulah yang menyebabkan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di sana tertinggal jauh dari daerah lain. Pemerintah semestinya segera bertindak setelah Wakil Menteri...

Dokumen-86_1-2Download Dokumen-86_2-2Download

Dokumen-85_1Download Dokumen-85_2Download

Dokumen-84_1Download Dokumen-84_2Download

Picture1Download Indonesiainside.id, Jayapura – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua masih menelusuri informasi adanya deposito dana otonomi khusus (otsus) di Papua yang disebut mencapai lebih dari satu triliun rupiah. Penelusuran ini menyusul pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara yang menyebut adanya Rp1,85 triliun dana otsus disimpan dalam bentuk deposito oleh Pemerintah Daerah.

www.wartaplus.com 27 Februari 2020 pukul 16.08 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua menegaskan, masih akan menelusuri terkait temuan Rp1,85 Triliun Dana Otsus Papua yang didepositokan, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara di media Jakarta, Selasa (25/2) lalu. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry...

Dokumen-82_1-2Download Dokumen-82_2-2Download

Dokumen-83_1-2Download Dokumen-83_2-2Download

belum-di-kliping-2Download

Belum-dikliping-3Download

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 2022 mendatang masa berlaku Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua akan habis. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan untuk membahas rencana status otonomi khusus Papua pasca-tahun 2022. Di dalam rapat tersebut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sejak dikeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, pemerintah telah mengucurkan dana otonomi khusus...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan beberapa temuan Badan Perencana Keuangan (BPK) terkait realisasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus) oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Di dalam paparannya dengan panitia khusus (pansus) Otonomi Khusus Papua DPD RI, Suahasil mengatakan terdapat indikasi penyalahgunaan dana otsus oleh pemerintah daerah. Beberapa di antaranya adalah Rp...

Belum-dikliping-1-3Download Belum-dikliping-1-4Download