Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga TA 2020 WDP lagi
Jayapura-Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nduga...
Anggota DPRD Keluhkan Bupati Yakuhimo yang 6 Bulan Tak Hadir Rapat, Sekda: Kena Lockdown...
TRIBUNPAPUA.COM - Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Yafet Saram menyoroti ketidakhadiran Bupati Yakuhimo Abock Busup di kantornya selama enam bulan terakhir.
Hal itu sangat disayangkan...
Dinilai Memuat Berita Tanpa Konfirmasi Fakta, Bupati Pegubin Sesalkan Pernyataan Piter kalakmabin dan...
OKSIBIL (LINTAS PAPUA) – Terkait pemberitaan di Media Online Tribun Papua.Id pada tanggal 11 Mei 2020 oleh Piter Kalakmabin tentang hasil pemeriksaan BPK telah...
67 Kendaraan Dinas DPR Papua Masih Dikuasai Mantan Anggota Dewan
Jayapura, BUMIPAPUA.COM - Sekretariat Dewan DPR Papua (DPRP) akan
menarik 67 kendaraan dinas yang saat ini masih dikuasai...
Korupsi Berulang di Papua
Tempo
28 Februari 2020 pukul 09.05
Penyimpangan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat tak bisa...
BPK Papua Telusuri Dugaan Dugaan Dana Otsus Didepositokan
Dokumen-86_1-2Download
Dokumen-86_2-2Download
BPK Segera Periksa Dugaan Dana Otsus Papua yang Dideposito
Dokumen-85_1Download
Dokumen-85_2Download
BPK akui belum menemukan deposito dana otonomi khusus
Dokumen-84_1Download
Dokumen-84_2Download
BPK Papua Menelusuri Deposito Dana Otsus Sebesar Rp1,85 Triliun
Picture1Download
Indonesiainside.id, Jayapura – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Perwakilan Papua masih menelusuri informasi adanya deposito dana otonomi khusus
(otsus) di...
Temuan Rp1,85 Triliun Dana Otsus Papua, BPK Ngomong Ini
www.wartaplus.com
27 Februari 2020 pukul 16.08
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan...
Dana Deposito Tak Ditemukan dalam LHP BPK
Dokumen-82_1-2Download
Dokumen-82_2-2Download
BPK Sebut 8 Kabupaten yang Raport Merah
Dokumen-83_1-2Download
Dokumen-83_2-2Download
Pemeriksaan Pendahuluan BPK, Audit Semua SPJ Pemprov Papua
belum-di-kliping-2Download
Tertibkan Kendaraan Dinas, BPKAD-BPK Cek Fisik
Belum-dikliping-3Download
Dana Otsus Rp 126,9 Triliun Belum Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua
JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 2022
mendatang masa berlaku Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua akan habis.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun melakukan rapat kerja dengan...
Kendati Rp67 Triliun Dana Otsus Dikucurkan, 900 Ribu Warga Papua Masih Miskin
Artikel-Media-30-Januari-20-1Download
BPK: Dana Otsus Papua Belum Mampu Tingkatkan Kesejahteraan
BPK-Dana-Otsus-Papua-Belum-Mampu-Tingkatkan-KesejahteraanDownload