Opini dari 2006 sampai 2008 menunjukkan kemajuan signifikan.
ANGIN segar bagi laporan keuangan pemerintah yang selama ini terkesan selalu buruk. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama 33 kementerian/lembaga lainnya dari 74 kementerian/ lembaga yang ada atas laporankeuangan 2008.
“Opini BPK atas Bappenas pada Laporan Kementerian Lembaga 2008 lebih baik jika dibandingkan 2007 dengan opini wajar dengan pengecualian,” kata Ketua BPK Anwar Nasution di Gedung DPR Jakarta, kemarin.
Menurut Anwar, perkembangan opini dari 2006 sampai 2008 menunjukkan kemajuan signifikan pada berbagai instansi pemerintahan. BPK memberikan opini atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat sejak 2006.
“Terjadi perbaikan opini pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga besar seperti Depkeu, Depdiknas, Depkes, Dephan, Deptan, dan Depdag. Jika sebelumnya me-reka (memberi opini) disclaimer, telah meningkat menjadi wajar dengan pengecualian,” jelas Anwar.
Ia menyebutkan sebagian besar yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian adalah kementerian/lembaga dengan anggaran yang kecil, sedangkan yang besar sebagian besar belum wajar tanpa pengecualian.
Kementerian/lembaga yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian adalah MPR, Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, Kemen-ristek. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian PAN, BIN, Dewan Ketahanan Nasional, Kementerian PPN / Bappenas, Lemhannas, BKPM, MK, PPATK, Bakosurtanal, BSN,
Bapeten, LAN, Arsipnas, Ke-menpera, KPK, DPD, KY, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dan di bagian anggaran Depkeu.
Anwar menambahkan, delapan kementerian/lembaga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan yaitu Depperin, Kemenko Polhukam, Badan Narkotika Nasional, Komnas HAM, BMG, BPKP, bagian anggaran Depkeu untuk subsidi dan transfer, serta bagian anggaran Depkeu untuk cicilan pokok utang luar negeri.
Peningkatan kinerja
Keberhasilan Bappenas meraih opini wajar tanpa pengecualian patut diapresiasi. “Kinerja lembaga ini mengalamipeningkatan dan pastinya berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan,” ujar pengamat ekonomi Indef Fadhil Hasan ketika dihubungi Media Indonesia.
Fadhil menambahkan BPK mengetahui peningkatan yang ditunjukkan lembaga ini. “Yang dapat dilihat secara umum dari kinerja Bappenas adalah perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara,” tambah Fadhil Hasan.
Sementara itu kementerian/ lembaga yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian diantaranya DPR, Setneg, Deplu, Dephan, dan Deptan.
*Media Indonesia*
