DPR Papua Sahkan APBD Papua Rp 14,6 Triliun

  Pasific Pos.com Rabu, 30 Oktober 2019 19:27

Jayapura, – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) telah mengesahkan APBD Papua tahun 2020 sebesar Rp 14,6 trilun dalam Rapat  Paripurna, Rabu (30/10/19).

Ketua DPR Papua Yunus Wonda dalam sambutannya mengatakan, atas nama pimpinan sidang dan semua anggota dewan ia menyampaikan terimakasih yang tulus kepada gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua, Frokopimda Provinsi Papua, dan ketua MRP.

“Dewan terus mendorong kebijakan eksekutif agar terus mengupayakan peningkatan potensi pajak dari hasil kesadaran masyarakat membayar pajak dari sisi retribusi untuk memberikan kontribusi kepada PAD,” kata Yunus Wonda pada penutupan Sidang Paripurna DPR Papua, terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi  tentang anggaran pendapatn dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dan rancangan peraturan daerah Provinsi – peraturan daerah khusus Non APBD, Rabu (30/10/19),

Kemudian kata Yunus Wonda, pada beberapa Raperdasi/Raperdasus yang ditetapkan dalam paripurna non-APBD, atas nama dewan ia juga mengucapkan terimakasih.

Sementara itu, dalam pidato Gubernur yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan, eksekutif sependapat dengan dewan legislatif  bahwa RAPBD merupakan sarana mewujudkan harapan seluruh rakyat Papua.

Untuk itu lanjutnya,  pemerintah provinsi Papua dengan sungguh-sungguh, telah melaksanakan penyusunan anggaran dengan rasional dan terukur, serta yang paling penting anggarannya dipergunakan secara efektif, efisien, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.

“Dapat dipastikan APBD Provinsi Papua dipergunakan sebesar-besarnya, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat khusus di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan sarana prasarana dasar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua,” kata Wagub Klemen Tinal,

Namun kata Wagub Klemen Tinal, pihaknya sangat memahami apa yang menjadi perhatian dan keprihatinan, dewan terhadap Peningkatan pendapatan daerah khususnya Pendapatan asli daerah.

Menurutnya, ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Papua dan dewan yang terhormat memiliki komitmen dan pandangan yang sama.

“Jadi salah satu wujud dari visi misi Papua bangkit Mandiri dan sejahtera yang berkeadilan, yaitu kemandirian adalah tercermin melalui meningkatnya kontribusi PAD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.