Jayapura, 27 Februari 2017
Jayapura-Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Prakosa bersama 6 anggota Komisi XI DPR RI lainnya berkunjung ke Provinsi Papua. Rapat dengar pendapat dalam rangka kunjungan kerja Komisi XI DPR RI pada hari Senin, 27/2/2017 bertempat di Hotel Aston Jayapura.
Memanfaatkan masa resesnya para Anggota Komisi XI DPR RI ingin mendengarkan penjelasan dari masing-masing pimpinan unit kerja mitra antara lain, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua, Ditjen Pajak Provinsi Papua, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, BPK Perwakilan Provinsi Papua, BPKP Perwakilan Provinsi Papua, Bea Cukai Wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara.
Dalam pelaksanaan acara ini Anggota Komisi XI mendengarkan penjelasan dari masing-masing mitra yang menjelaskan sesuai tupoksinya dan kewenangannya. Hal-hal yang dijelaskan antara lain target dan realisasi penerimaannya di sektor pajak, Bea dan cukai, penyerapan APBN serta kondisi perekonomian daerah di Papua. Tak lupa juga salah satu topik pembahasan terkait dengan kondisi perkembangan penyelesaian masalah Freeport.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua dalam penjelasannya, menyampaikan adanya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan opini WTP dan WDP 3 tahun terakhir. BPK terus melaksanakan auditnya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu fokus pada bagaimana audit dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia, mengapresiasi langkah BPK Perwakilan Provinsi Papua yang telah berusaha mendorong pemerintah daerah di Provinsi Papua untuk menata tata kelola keuangannya dengan baik, “ini pencapaian luar biasa sekali di tahun 2013 opini WTP cuma 3 pemerintah daerah yang meraih opini WTP, di tahun 2015 meningkat menjadi 8 pemerintah daerah yang telah meraih opini WTP, ini kenaikannya 100%.” ucap Indah Kurnia. (Humas & TU)
