Jayapura, 3 Agustus 2016
DIALOG TERBUKA: SINERGI BPK DAN DPD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Artikel Dialog Terbuka di IPDN, 3 Agustus 2016
Jayapura – Badan Pemeriksa Keuangan RI ( BPK RI ) sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawal agar pengelolaan keuangan negara sesuai perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua menyelenggarakan acara dialog terbuka yang bertempat di Aula IPDN Provinsi Papua, tanggal 3 agustus 2016 yang dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., Ketua DPD RI, Irman Gusman dan beberapa Anggota DPD RI yang hadir pada acara dialog terbuka tersebut serta turut hadir Direktur IPDN Provinsi Papua, Dr. Ulmi Listianingsih
Pada acara dialog terbuka tersebut BPK mengundang Kepala Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Inspektur Kabupaten/Kota, Kepala DPKAD Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua, Forkopimda Provinsi Papua.
Dialog terbuka yang diselenggarakan oleh BPK bertujuan untuk memberikan pemahaman betapa sangat pentingnya pengawasan keuangan negara apakah dikelola dengan baik untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin eksistensi negara dan membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan, negara-negara maju yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya senantiasa mengelola keuangan negaranya dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.
BPK RI merupakan merupakan salah satu lembaga pengawasan eksternal dan sebagai suatu lembaga negara yang memiliki posisi sangat tinggi sesuai UUD 1945. Oleh karena itu, sinergi pengawasan keuangan negara oleh BPK dan DPD RI sangat penting untuk dilakukan. “DPD RI sebagai representasi daerah yang berada di pusat memiliki peran yang sangat signifikan dalam turut serta mengawasi penggunaan keuangan negara.
Pada dialog bertajuk “Sinergi BPK dan DPD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah” itu, mengajak para kepala daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota untuk berkomitmen membangun wilayah masing-masing. mengingat pentingnya pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan ciri pengelolaan negara yang baik dan bertanggung jawab yang kita kenal dengan istilah Good Governance. ( Humas & TU )
