Jayapura, 15 Agustus 2017
Sinergi BPK dengan Media Cetak dan Elektronik
Jayapura-Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 2 ayat (1) maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat bersinergi dengan media massa dalam mendorong perbaikan tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah.
Pada hari Selasa, 15/08/17 Media Workshop dihelat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Papua dengan pesan utama Mengenal lebih dekat BPK dan mengusung tema “Sinergi BPK Perwakilan Provinsi Papua dan Media Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Papua”
Media Workshop ini diikuti oleh para peserta dari pihak Media diwilayah Provinsi Papua serta internal BPK, sebagai pembicara dan sekaligus membuka acara ini Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Beni Ruslandi, Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Papua ( KIP ), Arman Talif, dan Andriani, moderator yang dipandu oleh Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan, Yehezkel Fredrik Iek, S.P. Pembukaan ini juga dihadiri oleh Kepala Sub Auditorat Papua I: Subekti, S.E., M.M., Ak., CA, Kepala Subauditorat Papua II: Muhammad Abidin, S.E., Ak, Kepala Subauditorat Papua III: Arjuna Sakir, S.E., M.M., Ak, Kepala Sekretariat Perwakilan: Dioinisius Yudianto, S.E., M.M dan para KTS, serta para Kepala Subbagian BPK Perwakilan. Media yang hadir, Harian Bintang Papua, Harian Pasific Pos, WartaPos.Com, Jaya TV Papua, Kompas.com, TVRI Papua, RRI Papua, Harian Pagi Papua, Papua Pos, Majalah Papua Bangkit, TV Papua, WartaKini.com, Kabar PortNumbay.com, Majalah Lani, Dhapa Pos, Berita Antara Papua.
Media Workshop ini bertujuan untuk memperkenalkan BPK RI lebih dekat khususnya BPK Perwakilan Provinsi Papua di kalangan media, dan menjelaskan hal – hal terkait tugas pokok dan fungsi BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik. Terselenggaranya Media Workshop ini merupakan komitmen kuat dari BPK untuk turut serta mendukung terwujudnya Good Governance. Good Governance tidak serta merta dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, BPK ingin mengajak media massa untuk turut bersinergi mengawal terwujudnya Good Governance.
BPK Perwakilan Provinsi Papua terus berusaha menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan), salah satunya melalui media massa. Dapat terjalin hubungan baik ini, diharapkan hasil-hasil pemeriksaan BPK dapat tersosialisasikan kepada public.(Humas & TU)