Profil Kepala Perwakilan Provinsi Papua

pak-kalanTak kenal maka tak sayang. Mungkin kata-kata itu cocok untuk kita pasalnya Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Haedar, S.E. merupakan Kepala Perwakilan baru. Haedar, S.E. dilahirkan di Ujung Pandang, 31 Desember 1959. Beliau Lulus dari Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada tahun 1984. Beliau mulai bergabung dengan BPK RI pada tahun 1986 dan terus berkarir hingga menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua sejak Maret 2010. Jabatan yang pernah dipegang oleh penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 tahun ini diantaranya adalah Kepala Seksi Sub Auditorat III.A.1, Kepala Seksi Auditorat III.A, Kepala Sub Auditorat Perwakilan BPK RI di Yogyakarta, Kepala Sub Auditorat Perwakilan Jateng I, II, III, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja III.

Berpisah dengan keluarga tercinta yang tinggal di Jakarta untuk sementara waktu merupakan salah satu resiko bekerja di Perwakilan Provinsi Papua. Selain itu, beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang baru yaitu di Perwakilan Provinsi Papua, keadaan alam dan geografis di Provinsi Papua yang bergunung-gunung dan daerah endemic malaria merupakan tantangan tersendiri yang tidak akan didapatkan di perwakilan lain.

Beliau berharap melalui kepemimpinannya, BPK RI Perwakilan Provinsi Papua dapat memaksimalkan fungsinya dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Beliau juga berharap BPK RI Perwakilan Provinsi Papua berperan aktif dalam mendorong terlaksananya akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan pemerintahan yang bebas KKN. Beliau memiliki tekad bahwa keberadaannya sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Papua adalah untuk memperbaiki Papua, bukan mencari kesalahan dalam hal tata kelola keuangan daerah.