PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED TAHUN ANGGARAN 2022 OLEH PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI PAPUA KEPADA BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

Penyerahan Lk Unaudited oleh Provinsi Papua

Jayapura, 21 Maret 2023 – Memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Kepala Daerah dan Pejabat di Pemerintah Daerah Provinsi Papua menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2022 kepada BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari (15 – 17 Maret 2023). Pada Hari pertama Rabu, 15 Maret 2023 dilaksanakan penyerahan LK Unaudited di Aula BPK Perwakilan Provinsi Papua oleh 11 Pemerintah Daerah. Penyerahan LK Unaudited langsung diserahkan oleh Plt. Sekda Kab. Biak Numfor Zacharias Leonard Mailoa, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, Asisten III Sekretaris Daerah Kab. Supiori Drs. Hasanudin Nunsi, Pj. Bupati Nduga Namia Gwijangge, Pj Sekretaris Daerah Kab. Lanny Jaya Tendien Wenda, Sekretaris Daerah Kab. Yalimo Dr. Isak Yando, Kepala BPKAD Kab. Mamberamo Tengah Agustinus Mote, Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Yapen Erny Reny Tania, Pj. Bupati Puncak Jaya Tumiran, dan Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Y. Derek Hegemur yang diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Martuama Saragi.

Penyerahan oleh Sekda Kab. Kepulauan Yapen
Penyerahan oleh Plh. Sekda Provinsi Papua

Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat (9 Maret 2023) yang dihadiri oleh Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Kota Jayapura (14 Maret 2023) yang diwakiliki oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Jayapura , Robby Kepas Awi juga telah menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited TA 2022 di ruang Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua yang didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Yehezkel Fredrik Iek, Kepala Subauditorat I Ferdinan Palembangan, dan Kepala Subauditorat Papua III Subagyo.

Penyerahan oleh Pj. Sekda Kota Jayapura
Penyerahan oleh Bupati Asmat

Pada hari kedua, Kamis, 16 Maret 2023 dilaksanakan penyerahan oleh 3 Pemerintah Daerah di Ruang Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua. Penyerahan langsung diserahkan oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager, Pj. Bupati Kab. Jayapura Triwarno Purnomo, dan Wakil Bupati Puncak, Pelinus Balinal. Yang diterima oleh Kepala Perwakilan serta didampingi oleh Kepala Subauditorat Papua 1.

Penyerahan oleh Bupati Keerom
Penyerahan oleh Wakil Bupati Puncak

Pada hari ketiga, Jumat, 17 Maret 2023 dilaksanakan penyerahan oleh 5 Pemerintah Daerah di Aula BPK Perwakilan Provinsi Papua. Penyerahan LK Unaudited diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kab. Merauke Ruslan Ramli, Plh. Sekretaris Daerah Kab. Mimika Dr. Petrus Yumte, Asisten I Kab. Nabire Piter Erari, Plt. Sekretaris Daerah Kab. Paniai Soleman Boma, dan Asisten II Kab. Mappi Vinsentius Jamlean yang diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua.

Penyerahan oleh Kepala BPKAD Kab. Jayapura
Penyerahan oleh Sekda Kab. Merauke

Dalam penyerahan Laporan Keuangan unaudited ini Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua menyampaikan pemeriksaan laporan keuangan segera dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material dan sesuai dengan prinsip akuntansi.

Sambutan oleh Kepala Perwakilan

Setelah diterimanya LKPD Unaudited ini maka BPK akan melakukan pemeriksaan terinci Tahap 1, untuk itu Kepala Perwakilan mengharapkan para Bupati dan Pejabat pemerintah daerah mendorong jajaran dibawahnya agar mendukung setiap pelaksanaan pemeriksaan sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik.

Diakhir sambutan Kepala Perwakilan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua karena telah bekerja keras sehingga penyerahan LK Unaudited dapat diserahkan juga apresisasi atas dukungannya untuk mewujudkan visi dan misi BPK yakni Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.