Jayapura – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada 20 Pemerintahan Daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2022.
Penyerahan LHP dilaksanakan selama 2 hari bertempat di Lantai 2 Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Papua. Pada hari pertama Senin, 15 Mei 2023 dilaksanakan penyerahan kepada 8 Pemerintah Daerah, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Yalimo. Penyerahan LHP diawali dengan penandatangan berita acara serah terima (BAST) dan penyerahan LHP dari Martuama Saragi Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Papua kepada masing-masing Ketua DPRD dan Kepala Daerah, atau yang mewakili.
Pada hari kedua Selasa, 16 Mei 2023 dilaksanakan penyerahan kepada 12 Pemerintah Daerah, yaitu Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Puncak. Penyerahan LHP diawali dengan penandatangan berita acara serah terima (BAST) dan penyerahan LHP dari Martuama Saragi Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Papua kepada masing-masing Ketua DPRD dan Kepala Daerah, atau yang mewakili.
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan 19 Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung material yang mempengaruhi opini atas laporan keuangan sebelumnya, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Namun untuk Pemerintah Kabupaten Mappi masih terdapat catatan terkait Aset Tetap. Untuk itu, BPK RI memberikan opini sebagai berikut
- Pemkab Keerom : “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke-5 kali sejak Tahun 2018) ;
- Pemkab Puncak Jaya : “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke-4 kali sejak Tahun 2019);
- Pemkab Biak Numfor : “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke-3 kali sejak Tahun 2020);
- Pemkab Jayawijaya : “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke-8 kali sejak Tahun 2015);
- Kota Jayapura : “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke-10 kali sejak Tahun 2013) ;
- Pemkab Jayapura : “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke-9 kali sejak Tahun 2014);
- Pemkab Lanny Jaya : “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke-4 kali sejak Tahun 2019);
- Pemkab Yalimo : “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke-5 kali sejak Tahun 2018);
- Pemkab Merauke: “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke 8 kali sejak Tahun 2015);
- Pemkab Asmat: “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke 10 kali sejak Tahun 2013);
- Pemkab Mimika: “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke 8 kali sejak Tahun 2015);
- Pemkab Kepulauan Yapen: “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke 8 kali sejak Tahun 2015);
- Pemkab Yahukimo: “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke 4 kali sejak Tahun 2019);
- Pemkab Nduga: “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke 2 kali sejak Tahun 2021);
- Pemkab Mappi: “WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” (Pencapaian WDP ke 4 kali sejak Tahun 2019);
- Pemkab Puncak: “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke 4 kali sejak Tahun 2019);
- Pemkab Supiori: “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke 4 kali sejak Tahun 2019);
- Pemkab Mamberamo Tengah : “WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” (Pencapaian WDP ke 3 kali sejak Tahun 2020);
- Pemkab Paniai: “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke 4 kali sejak Tahun 2019); dan
- Pemkab Nabire “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (Pencapaian WTP ke 7 kali sejak Tahun 2016).
Dengan diserahkannya LHP ini, sesuai Pasal 20 dan 21 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.
