PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
Home Blog Page 2

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja JKN Tahun 2024

Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kota Jayapura. Penyerahan dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Desember 2024 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Pares Lood Wenda selaku Ketua DPRD Kota Jayapura dan Bapak L. Christian Sohiliat selaku Pj. Walikota Jayapura. LHP diserahkan...

Polres Supiori Ungkap Kasus Korupsi Dana Desa di Puweri

Polres Supiori Ungkap Kasus Korupsi Dana Desa di P_20241209133146

Dorong 22 Puskesmas Berubah Jadi BLUD

Dorong 22 Puskesmas Berubah Jadi BLUD_20241209133146

BPKAD Kota Jayapura Serapan Keuangan Capai Rp12Tr

BPKAD Kota Jayapura Serapan Keuangan Capai Rp12 Tr_20241209133146

Anggota BPK Fathan Subchi Mendorong UNS Menerapkan Good University Governance

Surakarta, 6 Desember 2024. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Fathan Subchi menyampaikan pidato kunci dalam Focus Group Discussion bertajuk Harmonisasi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Dalam Membangun Good University Governance kepada perwakilan Majelis Wali Amanat, Komite Audit, Rektorat, dan civitas academica di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Fathan Subchi dalam paparannya menyampaikan bahwa penilaian atas good university governance merupakan implementasi dari...

Matriks Perbandingan Perubahan PP 23 Tahun 2005

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PP 23 TAHUN 2005_20241203142707

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN KPU RI

Matriks Perbandingan Perubahan PKPU 8 Tahun 2019_20241023090959

Pemilihan Anggota BPK RI

BPKawan.. 5 anggota baru BPK telah terpilih dan akan dilantik pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Mahkamah Agung. BPK RI mempunyai 9 orang anggota, terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Berdasarkan konstituasi, pemilihan anggota BPK merupakan Kewenangan DPR. Hal ini diatur dalam Pasal 23F UUD 1945 menyatakan bahwa anggota BPK dipilih oleh...

Disdik Mimika kelola dana Otsus Rp64 miliar

Catatan_Berita_Disdik Mimika kelola dana Otsus Rp64 miliar

Pj Bupati Jayapura Harap Dana Otsus Tepat Sasaran ke Masyarakat OAP

Catatan_Berita_Pj Bupati Jayapura Harap Dana Otsus Tepat Sasaran ke Masyarakat OAP

Apa itu SPKN?

BPKawan.. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan/standar untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN berlaku bagi BPK, akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK, akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan audit kinerja...

Kebijakan Anti Penyuapan BPK RI

BPKawan.. selain berkomitmen menolak segala bentuk gratifikasi, BPK juga berkomitmen anti penyuapan. Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) demi terwujudnya BPK yang berintegritas dan profesional, Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak SMAP pada BPK berkomitmen untuk: Melarang dan tidak menoleransi penerimaan atau pemberiaan penyuapan dalam bentuk apapun dan mematuhi peraturan perundang-undangan; Memenuhi, menjalankan, dan...

Laporan Permintaan Informasi Publik

Laporan Permintaan Informasi Publik Tahun 2023 Laporan Permintaan Informasi Publik Tahun 20234 SMT I

Pemeriksaan Kinerja

BPK melaksanakan tiga jenis pemeriksaan salah satunya adalah pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiesnsi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. UUD 1945 Pasal 23E mengamanatkan BPK untuk melaksanakan...

Gubernur Papua Harap BPK Bantu Wujudkan Keuangan yang Akuntabel

Catatan_Berita_Gubernur Papua Harap BPK Bantu Wujudkan Keuangan yang Akuntabel

Pemkab Diingatkan Segera Tuntaskan NPHD

Catatan Berita_Juli_Pemkab_Diingatkan_Segera_Tuntaskan_NPHD

RSUD Yowari Alokasikan Dana Otsus Rp 2,5 M untuk Pengobatan OAP

Catatan_Berita_Juli_RSUD Yowari alokasikan Dana Otsus

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

Jayapura – 29 Juli 2024 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua telah melaksanakan kegiatan Serah Terima Jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua dari pejabat lama yaitu Dr. Ir. Martuama Saragi, S.T., M.M., CSFA., IPU. Kepada pejabat yang baru Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFrA., CSFA. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Negara VI. Acara sertijab ini...

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA 33 KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA TENGAH, PROVINSI PAPUA SELATAN, DAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

  Jayapura – 18 Juli 2024 BPK Perwakilan Provinsi Papua menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada 33 Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem...

Freeport Setor Rp3,35 Triliun Bagian Daerah atas Keuntungan Bersih 2023

Freeport Setor Rp3,35 Triliun Bagian Daerah atas Keuntungan Bersih 2023 Freeport Setor Rp3,35 Triliun Bagian Daerah atas Keuntungan Bersih 2023
Free WordPress Themes, Free Android Games