Penandatanganan
nota kesepahaman (MoU) antara pada 14 Oktober 2009 merupakan bagian dari upaya untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemda. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan sebagai inisiator dan penjamin mutu (quality assurance) atas pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, BPK melalui Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) berperan dalam menyediakan tenaga ahli yang diperlukan dalam kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pemda, membantu universitas dalam menyusun kurikulum diklat, serta membentuk para tenaga pengajar (training for the trainers) untuk pengelolaan keuangan daerah.
Acara yang bertempat di Gedung Negara Jayapura tersebut dihadiri oleh Ketua BPK RI, Prof. DR. Anwar Nasution. Dalam sambutannya, Ketua BPK RI, sampai saat ini masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu menyusun perencanaan, sistem dan prosedur penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta menerapkan pelaporan sesuai dengan standar untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kebutuhan akan tenaga yang paham dan terampil secara khusus di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah khususnya akuntansi dan penatausahaan keuangan daerah akan semakin mendesak.
Mencermati fenomena tersebut, BPK RI memiliki insiatif khusus untuk membangun kelembagaan keuangan daerah khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Inisiatif tersebut meliputi bidang perencanaan, manajemen keuangan daerah, serta teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk membangun kapasitas Pemda dalam melaksanakan otonomi daerah.
BPK bangga atas tekad dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam menanggapi inisiatif BPK untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya melalui jalinan kerja sama dengan dunia pendidikan yaitu dengan universitas Cenderawasih dan Universitas Negeri Papua. Proyek ini merupakan percontohan bagi daerah lain untuk akselerasi peningkatan kualitas SDM dalam rangka perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Besar harapan Ketua BPK RI di akhir masa jabatan ini dapat ikut menyaksikan tekad saudara-saudara di ujung timur Indonesia untuk meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk menuju peningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemakmuran bersama dengan kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
