Jayapura – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan media workshop dengan sejumlah media cetak, elektronik dan online terkait dengan “Arah Kebijakan Pemeriksaan BPK Tahun 2016-2020” yang terlaksana di ruang rapat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Rabu, (14/12). Tujuan media workshop ini untuk menyamakan persepsi terkait wewenang dan tugas BPK yang merupakan Lembaga Tinggi Negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang diberi tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta mendapatkan masukan dari wartawan tentang isu-isu penting yang berkembang di masyarakat yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dalam perencanaan pemeriksaan.
Sebagai pembicara dalam rangka acara media workshop tersebut adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Beni Ruslandi, Kepala subauditorat Papua 1, Muhammad Abidin, Ketua Tim senior (KTS) Papua 1, Antonius Christian Eko Arianto, sedangkan sebagai moderator Kepala Subbagian Humas dan TU, Yehezkel Fredrik Iek, serta juga turut hadir para Kepala subbagian dan Ketua Tim senior Papua 2 dan Plh. Kepala Subauditorat Papua 2.
Dalam dialog media workshop tersebut, Kepala Perwakilan BPK Papua mengatakan tugas BPK sebagai lembaga yang melakukan tugas pemeriksaan (audited) dengan aktif mendorong untuk peningkatan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang bersih dan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dalam renstra BPK tahun 2016-2020. Selain itu BPK memberikan penilaian tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dalam bentuk opini yang nantinya memberi rekomendasi sebagai saran perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Dalam diskusi dengan para wartawan beberapa isu yang disarankan untuk diaudit antara lain, penanganan HIV AIDS di Papua, Pengelolaan dana otsus, dan pengelolaan dana desa. Terhadap usulan tersebut , Beni Ruslandi menyampaikan ucapan terima kasih dan akan mempertimbangkan untuk diusulkan ke pimpinan di Jakarta agar dapat menjadi temuan pemeriksaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu , diharapkan media juga berperan mengedukasi masyarakat khususnya penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK dengan masyarakat dapat mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh BPK sesuai tugas dan fungsinya melakukan pemeriksaan dan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
“Kita semua harus bersinergi mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel” sesuia peran masing-masing baik BPK, APIP ( BPKP dan inspektorat), LSM, Media massa dan masyarakat.
