Jayapura, 17 Juni 2019
Konsinyering Penyusunan LHP LKPD Tahap II TA 2018
Jayapura -Senin (17/06/2019), bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua tempat penyelenggarakan acara konsinyering pembahasan atas hasil pemeriksaan LKPD TA 2018 pada 14 Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua. Konsinyering ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CFrA., CA. Dalam arahannya, Kepala Perwakilan menekankan bahwa pemerintah yang telah dilakukakan agar harus berpegang pada standar dan diharapkan telah didiskusikan dengan entitas.
Konsinyering ini bertujuan untuk mempercepat penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan pada 14 (empat belas) Pemerintah Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua yang telah selesai pemeriksaannya sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan dapat diserahkan kepada DPRD Kabupaten dan Bupati tepat waktu.
Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dibahas terdiri atas Kabupaten Biak, Waropen, Yahukimo, Boven Digoel, Intan Jaya, Sarmi, Puncak, Puncak Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Mappi, Deiyai dan Dogiyai.
Konsinyering penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dihadiri oleh Kepala Subauditorat Papua I, Subekti, S.E., M.M., Ak., CA, Kepala Subauditorat Papua II, Patrice Lumumba Sihombing, S.E., M.M., Ak., CA, Kepala Subauditorat Papua III, Arjuna Sakir, S.E.,Ak.,CA, Kepala Sekretariat Perwakilan, Dionisius Yudianto, S.E., M.M., para Kasubag dan Tim Pemeriksa.
Kegiatan konsinyering akan dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 17 s.d. 19 Juni 2019. Agenda dari kegiatan tersebut adalah pembahasan tentang hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dari masing-masing pemerintah kabupaten untuk kemudian disusun menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dengan adanya kegiatan konsinyering ini, diharapkan kualitas laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua dapat menjadi lebih baik dan selesai tepat waktu serta peran BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat dilaksanakan dengan optimal. (Humas & TU)
