PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

Realisasi Anggaran Pemprov Papua Capai 62 Persen

Realisasi Anggaran Pemprov Papua Capai 62 Persen

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Hingga Bulan Juli 2022 Mencapai Rp 1,3 Triliun

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Hingga Bulan Juli 2022 Mencapai Rp 1,3 Triliun

Pemkab Lanny Jaya Tetapkan SK Tanggap Darurat

Pemkab Lany Jaya Tetapkan SK Tangap Darurat

Gapenta Papua, Aprindo Papua dan Pemprov Hadirkan Bazar Murah

Gepenta Papua, Aprindo Papua dan Pemprov Papua Hadirkan Bazar Murah

Perusahaan Daerah Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum (disingkat PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap...

PT BPD Papua

PT BPD Papua sebelum menjadi perseroan terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, didirikan pada 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah...

BPK SERAHKAN LHP LKPD DAN LHP KINERJA PEMPROV PAPUA TAHUN 2021

JAYAPURA, Humas BPK - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas...

BPK Provinsi Papua Menyelenggarakan Konsinyering Tahap 1 LHP atas LK TA 2021

Jayapura, Humas BPK Papua – Senin, 09 Mei 2022, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan kegiatan  konsinyering selama 6 (enam) hari sejak tanggal...

Pemerintah Kab. Biak Numfor, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Paniai, dan Kab. Mimika Menerima LHP...

  Jayapura - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah...

Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Nabire Kembali Memperoleh WTP Dari BPK

Jayapura - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah...

Pemkab Puncak Jaya Raih Opini WTP Ke-3 Kalinya Berturut-turut

Jayapura - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah...

Untuk Ke-7 kalinya, Pemkab Jayawijaya Raih Opini WTP

Jayapura - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah...

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA MEMPEROLEH OPINI WTP KE-8 KALI DARI BPK

Jayapura, Humas BPK Papua – Memenuhi ketentuan undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Arjuna Sakir...

Usulan Program Dana Otsus Kabupaten Puncak 2023 Harus Mengacu Pada RIPPP

Usulan Program Otsus Kab Pucak 2023 harus mengacu RIPPP

Gubernur Papua Serahkan DPA 2022

Gubernur Papua serahkan DPA 2022
Free WordPress Themes, Free Android Games