Jayapura – 18 Juli 2024 BPK Perwakilan Provinsi Papua menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada 33 Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.
Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK kepada 33 Kabupaten/Kota Pemerintah Se-Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan, BPK RI memberikan opini sebagai berikut:
- Provinsi Papua “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Provinsi Papua Tengah “Wajar Dengan Pengecualian”
- Provinsi Papua Selatan “Wajar Dengan Pengecualian”
- Provinsi Papua Pegunungan “Wajar Dengan Pengecualian”
- Kota Jayapura “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Jayapura “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Asmat “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Biak Numfor “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Deiyai “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Keerom “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Lanny Jaya “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Merauke “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Mimika “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Nabire “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Paniai “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Pegunungan Bintang “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Puncak “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Supiori “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Tolikara “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Yahukimo “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Puncak Jaya “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Yalimo “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Nduga “Wajar Tanpa Pengecualian”
- Kabupaten Intan Jaya “Wajar Dengan Pengecualian”
- Kabupaten Boven Digoel “Wajar Dengan Pengecualian”
- Kabupaten Dogiyai “Wajar Dengan Pengecualian”
- Kabupaten Jayawijaya “Wajar Dengan Pengecualian”
- Kabupaten Mamberamo Tengah “Wajar Dengan Pengecualian”
- Kabupaten Mamberamo Raya “Wajar Dengan Pengecualian”
- Kabupaten Mappi “Wajar Dengan Pengecualian”
- Kabupaten Sarmi “Wajar Dengan Pengecualian”
- Kabupaten Kepulauan Yapen “Wajar Dengan Pengecualian”
- Kabupaten Waropen “Tanpa Menyatakan Pendapat”
BPK RI berharap agar seluruh Pemerintah Daerah dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang ada , sehingga penyajian laporan keuangan dimasa mendatang semakin baik.
Dengan diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sesuai Pasal 20 dan 21 UU. No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD sesuai kewenangannnya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima.
